UMK Semarang 2023 tertinggi di Jawa Tengah, berapa angka akhirnya?

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengumumkannya langsung di Pati pada Rabu, 7 Desember 2022.
Ketentuan ini juga diatur secara tertulis dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/54 Tahun 2022 tentang upah minimum di 35 kota/kabupaten di provinsi Jawa Tengah.
Lantas berapa besaran UMK Semarang baik untuk kota maupun kabupaten?
Yuk simak pembahasan lengkap Glints di bawah ini!

Jumlah UMK Semarang tahun 2023

Dilansir dari Tribun Jawa Tengah, UMK Kota Semarang 2023 ditetapkan sebesar Rp 3.060.348.
Angka ini meningkat sebesar RDI 225.327 sejak penetapan UMK Semarang 2022, atau sekitar 7,95%.
Di sisi lain, dipastikan UMK Kabupaten Semarang mengalami kenaikan menjadi Rp 2.480.988, dari sebelumnya Rp 2.311.254 atau naik 7,34%.
Sebelum pengumuman UMK, pemprov telah terlebih dahulu mengumumkan besaran UMP Jawa Tengah 2023 yang naik 8,01%.

Di antara 35 kota dan kabupaten di provinsi Jawa Tengah, kota Semarang mengalami peningkatan terbesar. Di sisi lain, Kabupaten Kudus mengalami kenaikan terkecil yaitu 6,4%.
Hal ini pula yang menjadikan Semarang sebagai kota dengan UMK tertinggi di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023.
Sebagai informasi, UMK terendah di provinsi Jawa Tengah pada 2023 dipegang oleh Kabupaten Banjarnegara, yakni Rp 1.958.169.

Perhitungan UMK Jawa Tengah 2023 didasarkan pada beberapa indikator, antara lain upah minimum provinsi dan peraturan perundang-undangan.
Indikator yang dimaksud antara lain inflasi provinsi, pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota dan alpha value, yang juga dihitung oleh instansi yang berwenang, yaitu Badan Pusat Statistik.
Nilai alfa adalah indeks mulai dari 0, 1 hingga 0, 3. Indeks ini menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi.

Demonstrasi buruh sebelum pengumuman

Sebelum pengumuman UMK Semarang 2023 bersama kota dan kabupaten Jawa Tengah lainnya, terlihat beberapa pekerja menggelar demonstrasi di hari yang sama, yakni Rabu, 7 Desember 2022.
Menurut Detik Jateng, salah satu tuntutan utama mereka adalah ditetapkannya kenaikan upah 10%.
Diketahui, menurut Permenaker, kenaikan maksimal UMP dan UMK pada 2023 justru 10%.
Apabila berdasarkan formula dan indikator yang ada, ternyata menghasilkan peningkatan lebih dari 10%, maka provinsi dan kota/kabupaten didesak untuk menetapkan kenaikan tidak lebih dari 10%.
Selain itu, pengunjuk rasa juga menuntut penurunan harga BBM dan pencabutan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dinamika penetapan UMK di Jawa Tengah

Menurut Ganjar Pranowo, seperti dilansir dari situs resmi provinsi Jawa Tengah, memang ada perbedaan usulan berbagai kota dan kabupaten di Jawa Tengah.
Diskusi berlanjut hingga semua pihak mencapai kesepakatan, mulai dari Pemkot, Pemerintah Kabupaten, para pengusaha dan juga perwakilan serikat pekerja.

Sama halnya dengan apa yang terjadi di beberapa kota dan kabupaten di Indonesia, terjadi perbedaan kepentingan dan pendapat antara pihak-pihak yang terlibat dalam pertemuan penentuan EMS.
Ketika acuan dibuat pada Peraturan Pemerintah, jumlah kenaikan akan kurang dari jumlah yang telah ditetapkan.
Namun, pemerintah provinsi Jawa Tengah tetap mematuhi Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang penetapan upah minimum tahun 2023.